Oleh : Jufri
Ketika saya menyampaikan materi tentang sejarah dan latar belakang lahirnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dalam acara Tadarus Ideologi Muhammadiyah di PCM Percut Sei Tuan hari Minggu lalu, saya menegaskan bahwa Muhammadiyah lahir lebih dahulu sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Saat itu Indonesia belum merdeka, tetapi fondasi moral, pendidikan, dan kesadaran sosial sudah mulai ditanamkan.
Kesadaran kebangsaan itu menemukan momentumnya dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa menjadi fondasi psikologis lahirnya Indonesia modern. Muhammadiyah melalui jaringan sekolah dan gerakan dakwahnya ikut membentuk generasi yang sadar persatuan.
Memasuki masa persiapan kemerdekaan, dibentuklah BPUPKI yang bersidang pertama pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10–16 Juli 1945. Dalam forum inilah dasar negara dirumuskan secara serius. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.
Dalam keanggotaan BPUPKI, terdapat sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang dan kedekatan dengan Muhammadiyah. Di antaranya adalah Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah saat itu, yang berperan penting dalam perdebatan mengenai dasar negara, khususnya terkait rumusan sila pertama. Selain beliau, terdapat pula Kasman Singodimedjo, tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam dinamika politik kebangsaan dan kemudian hari berperan dalam KNIP. Nama lain yang juga memiliki kedekatan historis dengan Muhammadiyah adalah Kahar Muzakir, seorang intelektual Muslim yang turut menjadi anggota BPUPKI.
Perumusan dasar negara berlanjut dengan lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, keesokan harinya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam dinamika itulah kebesaran jiwa para tokoh bangsa diuji demi menjaga persatuan Indonesia.
Di medan perjuangan fisik, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang menjadi cikal bakal TNI dipimpin oleh Sudirman, kader Muhammadiyah dari Magelang, yang diangkat sebagai Panglima Besar pada 12 November 1945. Sementara itu, Fatmawati, kader Aisyiyah, menjahit Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan saat Proklamasi.
Sejarah ini penting disampaikan agar warga Muhammadiyah merasa bangga sekaligus memiliki bangsa ini. Muhammadiyah bukan organisasi yang berdiri di luar negara, melainkan salah satu elemen yang ikut membentuk fondasi Indonesia sejak sebelum 1912, mengawal 1928, terlibat aktif pada 1945, hingga hari ini.
Namun penegasan sejarah ini bukan untuk merasa paling berjasa. Indonesia lahir dari kerja kolektif banyak komponen bangsa. Muhammadiyah adalah salah satu simpul penting dalam jaringan besar itu. Kesadaran sejarah yang matang tidak melahirkan kesombongan, tetapi tanggung jawab.
Tanggung jawab kebangsaan Muhammadiyah hari ini adalah melanjutkan spirit 1912, semangat 1928, dan kebijaksanaan 1945. Jika dahulu perjuangan melawan kolonialisme dilakukan dengan pikiran, pendidikan, dan bahkan senjata, maka hari ini perjuangan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat moral publik, serta menjaga persatuan Indonesia.
Dengan memahami waktu dan peristiwa sejarah secara utuh, kita tidak sekadar menghafal tanggal, tetapi merawat maknanya. Kebanggaan harus melahirkan komitmen. Identitas harus melahirkan kontribusi. Dan kesadaran bahwa Muhammadiyah hadir dalam fase-fase penting sejarah bangsa ini harus berujung pada tanggung jawab untuk terus menjaga Indonesia sebagai rumah bersama.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
