Oleh : Jufri
Ada satu hal yang sering luput kita sadari dalam kehidupan sosial hari ini: hampir semua orang punya idola, tetapi tidak semua orang mampu menjaga jarak dari idolanya. Padahal, di titik itulah batas antara kewajaran dan masalah mulai terbentuk, halus, pelan, dan sering tanpa disadari.
Idola pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar, bahkan perlu. Ia bisa menjadi sumber inspirasi, energi, dan arah. Kita mengagumi seseorang karena prestasi, keberanian, atau gagasannya. Dalam batas tertentu, mengidolakan justru memperkaya hidup. Ia memberi kita contoh, memberi harapan, dan kadang menjadi cermin tentang apa yang ingin kita capai.
Namun, persoalan tidak pernah berhenti pada “mengagumi”. Ia bergerak.
Dari sekadar kagum, kita mulai mengikuti. Dari mengikuti, kita mulai membela. Dari membela, kita mulai membenarkan. Dan dari membenarkan, kita sampai pada satu titik yang paling rawan: ketika akal sehat mulai disingkirkan, dan fanatisme mengambil alih.
Fanatisme bukan sekadar keyakinan yang kuat. Ia adalah keyakinan yang kehilangan kendali. Ia tidak lagi berdiri di atas nalar, tetapi di atas emosi. Pada fase ini, seseorang tidak lagi bertanya apakah sesuatu itu benar atau salah, tetapi siapa yang melakukannya. Jika datang dari idolanya, maka benar. Jika dari pihak lain, maka salah.
Di sinilah jarak kritis hilang.
Padahal, jarak kritis adalah tanda kedewasaan berpikir. Ia memungkinkan seseorang tetap menghormati tanpa kehilangan akal sehat. Ia membuat kita mampu berkata: “Saya mengagumi, tetapi tidak berarti saya harus menyetujui semuanya.”
Indonesia, sebagai negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, terutama dengan mayoritas Muslim, sebenarnya memiliki fondasi moral yang kuat untuk menjaga keseimbangan ini. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan sikap moderat bukanlah hal asing. Tetapi dalam praktik sosial, kita justru sering menyaksikan hal yang sebaliknya.
Fenomena itu tampak jelas dalam dinamika politik beberapa tahun terakhir, terutama dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2014, Pemilihan Presiden Indonesia 2019, dan Pemilihan Presiden Indonesia 2024. Politik tidak lagi sekadar ruang adu gagasan, tetapi berubah menjadi arena emosi dan identitas.
Tokoh-tokoh seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bukan hanya diposisikan sebagai pemimpin atau kandidat, tetapi sebagai simbol. Dan ketika seseorang telah menjadi simbol, ia berhenti dilihat sebagai manusia biasa yang bisa salah. Ia menjadi representasi harapan, bahkan keyakinan.
Di sinilah fanatisme menemukan momentumnya.
Sebagian pendukung menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Pada satu sisi, itu bisa dipahami sebagai loyalitas politik. Tetapi pada sisi lain, kita menyaksikan gejala yang lebih jauh: pembenaran tanpa batas. Kritik dianggap serangan. Perbedaan dianggap ancaman.
Bahkan dalam beberapa kasus, muncul penggambaran yang berlebihan, mengaitkan tokoh politik dengan figur-figur besar dalam sejarah Islam seperti Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Sosok yang dalam tradisi Islam dikenal karena integritas dan keadilannya yang luar biasa.
Masalahnya bukan pada analogi, tetapi pada cara kita memaknainya. Ketika kekaguman berubah menjadi pengkultusan, ketika simbol dijadikan kebenaran, maka kita telah melampaui batas kewajaran.
Fanatisme kepada seseorang itu bahkan bisa sampai pada taraf yang sangat berbahaya—membutakan nalar. Kebohongan yang dilakukan sang tokoh menjadi hal biasa. Kekeliruan dianggap strategi. Bahkan kecerdasan sang tokoh seakan dipersepsikan paripurna, seolah tanpa cela. Padahal, siapapun dia, tetaplah manusia biasa dengan keterbatasannya.
Ketiga tokoh itu dipuja puji oleh para pendukung fanatiknya, tetapi dihujat tanpa henti oleh orang – orang yang tidak menyukainya, keduanya sama – sama kehilangan akal sehat dan nalar kritisnya.
Yang lebih miris, dalam beberapa kasus, sang tokoh tidak hanya menjadi objek fanatisme, tetapi juga tampak menikmati, bahkan memanfaatkannya. Di titik ini, relasi antara pemimpin dan pendukung tidak lagi sehat. Yang terjadi adalah lingkaran yang saling menguatkan: tokoh membangun citra, pendukung mempercayainya tanpa kritik. Maka lahirlah kebohongan yang berulang-ulang, yang anehnya justru dianggap sebagai sesuatu yang mengagumkan oleh para pemujanya.
Kita perlu jujur: ini bukan lagi sekadar politik.
Ini adalah pergeseran dari rasionalitas ke psikologi massa. Dari pertimbangan ke perasaan. Dari nilai ke identitas.
Padahal, dalam tradisi keilmuan, terutama dalam Islam, perbedaan adalah hal biasa. Kritik adalah bagian dari kedewasaan. Tidak ada manusia yang bebas dari salah, dan tidak ada kebenaran yang lahir tanpa proses pengujian.
Karena itu, jika bangsa ini ingin maju, fanatisme kepada seseorang tidak boleh dibiarkan tumbuh. Yang kita butuhkan bukan pengkultusan, tetapi loyalitas yang sehat.
Ada satu ungkapan bijak yang relevan: “Pemimpin alim, pemimpin disembah. Pemimpin lalim, pemimpin disanggah.” Disembah di sini bukan dalam arti dipuja, tetapi diikuti karena kebaikannya. Dan disanggah bukan berarti dilawan tanpa alasan, tetapi dikritisi ketika menyimpang.
Di situlah keseimbangan itu seharusnya berada.
Mengagumi boleh. Mengikuti silakan. Mendukung adalah hak setiap warga. Tetapi semua itu harus tetap berada dalam koridor akal sehat. Harus ada ruang untuk bertanya, untuk mengkritik, dan untuk berbeda.
Sebab pada akhirnya, kedewasaan tidak diukur dari seberapa keras kita membela seseorang, tetapi dari seberapa jernih kita menilai sesuatu.
Dan mungkin, di tengah riuhnya politik dan kerasnya perdebatan hari ini, yang paling kita butuhkan bukanlah lebih banyak pendukung yang setia, tetapi lebih banyak manusia yang mampu menjaga jarak, agar tetap bisa melihat dengan jernih, menilai dengan adil, dan berpihak pada kebenaran, bukan sekadar pada siapa yang kita kagumi.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
