Oleh : Jufri
Pergantian pemimpin sering kita bayangkan seperti pergantian musim: yang lama pergi, yang baru datang, lalu segalanya terasa berbeda. Namun dalam politik, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada jejak yang tertinggal, ada pengaruh yang tidak ikut pensiun, dan ada bayang-bayang yang tetap berjalan, meski langkah kaki telah berganti.
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menutup masa jabatannya, suasana terasa lebih hening. Ia seperti memilih menjadi penonton yang anggun, memberi ruang penuh kepada Joko Widodo untuk menulis babak baru. Publik menyaksikan sebuah transisi yang tampak bersih—seolah panggung benar-benar dikosongkan sebelum aktor baru memainkan perannya.
Namun waktu kemudian mengajarkan kita bahwa tidak semua pemimpin meninggalkan panggung dengan cara yang sama.
Perbedaan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo tidak bisa dilepaskan dari karakter dan latar belakang keduanya. SBY lahir dari tradisi militer dan tumbuh dalam kultur birokrasi yang rapi dan terstruktur. Sementara Jokowi hadir dari dunia non-elit, dengan gaya kepemimpinan yang lebih cair, langsung, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Perbedaan ini kemudian berkelindan dengan cara mereka memaknai kekuasaan: antara “keberlanjutan” dan “lanjutkan”. SBY cenderung meletakkan keberlanjutan sebagai sesuatu yang diserahkan kepada penggantinya, tanpa harus ikut berada di dalamnya. Sedangkan pada era Jokowi, keberlanjutan terasa lebih sebagai sesuatu yang ingin dijaga ritmenya, bahkan setelah masa jabatan berakhir.
Selain itu, faktor partai dan relasi politik juga menentukan. SBY berasal dari Partai Demokrat, sementara Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keduanya berada dalam orbit politik yang berbeda. Bahkan bisa dikatakan, naiknya Jokowi menjadi Presiden pada 2014 tidak melibatkan campur tangan SBY secara langsung. Transisi berjalan sebagai perpindahan kekuasaan yang relatif terpisah antar dua kekuatan politik.
Situasinya terasa berbeda ketika kekuasaan beralih dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Di sini, publik melihat adanya kesinambungan yang lebih nyata. Relasi keduanya yang pernah berhadap-hadapan, lalu berkoalisi, hingga akhirnya saling terhubung dalam proses suksesi, menghadirkan kesan bahwa perpindahan ini bukan sekadar pergantian, tetapi juga penerusan dalam bentuk tertentu.
Apalagi ketika Gibran Rakabuming Raka ikut masuk dalam kontestasi sebagai calon wakil presiden. Kehadirannya menambah dimensi baru dalam membaca transisi ini. Tidak sedikit yang kemudian mengaitkannya dengan dinamika di Mahkamah Konstitusi, yang sempat menjadi sorotan publik luas. Peristiwa itu oleh sebagian kalangan dipandang sebagai “insiden konstitusi”, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari proses hukum dan politik yang berjalan sesuai mekanismenya.
Di titik inilah persepsi publik terbentuk: bahwa naiknya Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh Jokowi sebagai Presiden saat itu. Sebuah kondisi yang berbeda dibandingkan dengan naiknya Jokowi yang tidak berada dalam bayang-bayang langsung pendahulunya.
Namun demikian, politik selalu memiliki banyak lapisan. Apa yang tampak di permukaan sering kali hanyalah sebagian dari keseluruhan cerita. Ada strategi, ada kepentingan, ada juga pertimbangan jangka panjang yang tidak selalu mudah dibaca secara sederhana.
Maka barangkali, daripada terjebak pada penilaian hitam-putih, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Bahwa setiap era memiliki coraknya sendiri. Ada masa di mana kekuasaan berpindah dengan jarak yang jelas, ada pula masa di mana ia mengalir dalam kesinambungan yang lebih halus.
Dan sebagai masyarakat, kita tetap memiliki peran yang sama: menjaga agar kekuasaan—siapa pun yang memegangnya—tidak kehilangan arah.
Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan apakah bayang-bayang itu masih ada atau tidak, melainkan apakah langkah yang diambil tetap berpihak pada kepentingan bangsa yang lebih besar.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
