Oleh ; Jufri
Belakangan ini saya merasa ruang sosial-politik kita seperti dipenuhi kegaduhan yang seolah tak pernah selesai. Isu datang silih berganti, narasi berubah dengan cepat, dan perhatian publik terus digiring pada polemik yang sama. Dalam situasi seperti ini, saya justru bertanya dalam hati: apakah kegaduhan ini benar-benar tidak disengaja, atau justru ada pihak yang diam-diam menikmatinya?
Wacana tentang perlunya “menertibkan pengamat” juga muncul di tengah riuhnya perdebatan. Dalam negara demokrasi, gagasan semacam itu tentu menimbulkan kegelisahan. Kritik dan analisis adalah bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Pengamat boleh berbeda pandangan, bahkan keras sekalipun, tetapi ruang menyampaikan pendapat tidak boleh dipersempit hanya karena dianggap mengganggu kenyamanan pemerintah.
Namun demokrasi juga bukan berarti membiarkan setiap orang bermanuver seenaknya tanpa tanggung jawab. Tuduhan yang ekstrem, narasi yang berubah-ubah tanpa penjelasan memadai, serta upaya membangun sensasi justru berpotensi merusak kualitas diskursus publik. Rakyat hari ini semakin cerdas. Mereka mampu menilai mana kritik yang berbasis data dan mana yang sekadar panggung popularitas.
Kasus yang menyeret sejumlah nama dalam polemik ijazah tokoh publik menjadi contoh yang membuat saya merenung. Tuduhan keras sempat dilontarkan, bahkan disertai publikasi buku dan narasi yang mengguncang opini. Namun kemudian kesimpulan berubah secara drastis. Perubahan yang sangat cepat seperti itu tentu memunculkan pertanyaan: di mana batas tanggung jawab moral seorang pengamat atau peneliti terhadap kegaduhan yang telah terlanjur diciptakan?
Lebih ironis lagi, jika seseorang bisa menuduh dengan narasi yang keras dan meyakinkan, lalu dengan mudah pula mengubah kesimpulan tanpa penjelasan yang transparan, lalu diterima dengan gaya drama pula .
Sementara itu, objek yang diperdebatkan justru tidak pernah benar-benar diperlihatkan secara terbuka untuk dipastikan keasliannya melalui mekanisme hukum yang jelas dan meyakinkan. Jika praktik semacam ini dibiarkan berlarut-larut, maka kepercayaan publik terhadap kedaulatan negara hukum bisa runtuh.
Pada titik tertentu, masyarakat bisa kehilangan figur negarawan yang mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas sensasi dan kepentingan sesaat.
Di tengah situasi Ramadhan yang seharusnya menghadirkan ketenangan batin dan solidaritas sosial, masyarakat justru dihadapkan pada tekanan ekonomi yang tidak ringan. Harga kebutuhan pokok terasa terus naik, lapangan kerja yang pernah dijanjikan, baik angka 10 juta maupun 19 juta, belum juga terasa nyata bagi sebagian besar rakyat. Dalam kondisi seperti ini, publik tentu berharap energi pemerintah lebih difokuskan pada penyelesaian persoalan riil kehidupan sehari-hari. Namun yang tampak di ruang publik justru drama yang terus saja diproduksi dan dipertontonkan.
Lebih jauh lagi, saya melihat adanya kesan bahwa kegaduhan semacam ini justru memberi panggung baru bagi tokoh yang menjadi objek polemik. Nama mereka terus diperbincangkan. Simpati dan antipati bergerak, tetapi eksistensi tetap terjaga. Dalam politik modern, perhatian publik adalah energi yang sangat berharga. Karena itu, tidak berlebihan jika muncul anggapan bahwa kegaduhan tertentu justru dinikmati oleh sebagian pihak.
Padahal, bangsa ini membutuhkan keteladanan. Ruang publik semestinya dipenuhi perdebatan tentang kebijakan, kesejahteraan rakyat, dan arah pembangunan, bukan sekadar polemik personal yang berulang. Jika energi bangsa terus terkuras oleh sensasi, maka demokrasi berisiko kehilangan kedalaman dan martabatnya.
Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran hukum tetap harus diproses secara adil dan transparan. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi juga tidak boleh tumpul terhadap siapapun. Kepastian hukum penting agar tidak ada lagi ruang spekulasi yang menimbulkan kegaduhan berkepanjangan. Dengan proses hukum yang jelas, publik akan mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, demokrasi menuntut kedewasaan bersama. Pemerintah harus siap menerima kritik, pengamat harus menjaga integritasnya, dan masyarakat harus terus meningkatkan literasi politiknya. Saya pribadi percaya, jika semua pihak menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sensasi sesaat, maka kegaduhan tidak akan lagi menjadi tontonan yang dinikmati sebagian orang, melainkan berubah menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat kehidupan bernegara.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
