Apa yang membuat manusia rela kehilangan rasa aman bahkan nyawanya hanya demi menolak tunduk pada kekuasaan yang menindas?
Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi di baliknya tersimpan inti dari gagasan Albert Camus tentang perlawanan. Camus menulis dengan kesadaran penuh bahwa sejarah manusia berulang kali membuktikan harga perlawanan selalu mahal. Justru di sanalah letak kemurnian martabat manusia. Dalam kumpulan esai “Resistance Rebellion and Death”, Camus berusaha mengurai makna perlawanan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Buku ini terbit pada 1961, tidak lama setelah kematiannya akibat kecelakaan mobil, dan merekam suara Camus ketika Eropa berada dalam titik paling getir pasca Perang Dunia Kedua dan masa kolonialisme yang masih membekas.
Yang menarik adalah bagaimana Camus menolak melihat perlawanan hanya sebagai aksi bersenjata. Perlawanan bagi Camus adalah sikap moral. Ia adalah keberanian untuk berkata cukup ketika kebohongan dipaksakan sebagai hukum dan ketika ketakutan dijadikan alat kendali sosial. Camus terlibat langsung dalam perlawanan terhadap Nazi melalui aktivitas jurnalistik. Ia menjadi editor surat kabar bawah tanah Combat yang terbit di Prancis selama pendudukan Jerman. Dari sini lahir keyakinannya bahwa menulis adalah bentuk perlawanan itu sendiri. Tidak semua orang mengangkat senjata, tetapi setiap orang bisa menolak diam. Camus menyadari bahwa keheningan di hadapan ketidakadilan justru memperpanjang umur rezim yang menindas. Maka bagi dia perlawanan adalah soal moral sebelum menjadi soal strategi.
Sejarah memberi dasar yang kuat bagi pandangan Camus. Perang Dunia Kedua menewaskan lebih dari 60 juta orang menurut data United Nations. Di Prancis, lebih dari 75 ribu orang Yahudi dideportasi ke kamp konsentrasi menurut catatan Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Fakta-fakta ini bukan sekadar angka, melainkan saksi bisu bagaimana ketakutan digunakan untuk menguasai manusia. Camus menolak ide bahwa manusia hanya bisa pasrah pada kenyataan seperti itu. Baginya martabat manusia justru terbukti ketika ada keberanian untuk menolak tunduk, bahkan ketika peluang kemenangan tipis.
Pandangan Camus menempatkan perlawanan pada level etika yang universal. Ia menulis bahwa pemberontakan lahir bukan dari kebencian, tetapi dari keberanian. Kebencian dapat melahirkan lingkaran kekerasan yang sama destruktifnya dengan tirani itu sendiri, tetapi keberanian untuk berkata tidak kepada kebohongan memberi ruang bagi lahirnya nilai kemanusiaan. Inilah mengapa Camus kerap disebut sebagai filsuf moral daripada filsuf politik. Ia tidak menawarkan strategi revolusi atau peta jalan ideologi, ia justru menekankan pentingnya integritas moral dalam setiap tindakan perlawanan.
Para sarjana kemudian menafsirkan gagasan Camus ini dengan beragam perspektif. Misalnya Tony Judt dalam The Burden of Responsibility menilai bahwa Camus menolak ekstremisme baik dari fasisme maupun komunisme. Ia menolak logika bahwa tujuan besar membenarkan segala cara. Bagi Camus, nilai martabat manusia harus dijaga bahkan di tengah konflik paling brutal. Pandangan ini membedakannya dari Jean-Paul Sartre yang lebih condong mendukung revolusi radikal. Perdebatan keduanya mencerminkan dilema besar dunia intelektual pascaperang mengenai cara paling tepat melawan penindasan.
Jika dilihat dari kerangka filsafat eksistensialisme, Camus memang dekat dengan konsep absurditas yang ia tulis dalam The Myth of Sisyphus. Hidup dianggap absurd karena tidak ada makna yang sudah tersedia dari luar. Namun absurditas bukan alasan untuk menyerah. Justru dari absurditas itu lahir keputusan untuk melawan. Perlawanan menjadi cara manusia memberi makna pada keberadaannya. Di sini terlihat konsistensi pemikiran Camus. Ia tidak menempatkan perlawanan sebagai jalan menuju utopia tertentu, melainkan sebagai sikap yang menjaga martabat manusia tetap hidup di dunia yang absurd.
Bila kita tarik lebih jauh, gagasan Camus tentang perlawanan dapat dipahami sebagai kritik terhadap segala bentuk sistem politik yang memaksa keseragaman. Ketika negara mengatur warganya hanya dengan logika kekuasaan tanpa memberi ruang pada keadilan, perlawanan menjadi keniscayaan moral. Perlawanan bukan pilihan eksotis segelintir orang, melainkan kebutuhan manusia yang ingin menjaga martabatnya. Pendekatan Camus tetap relevan dalam konteks kontemporer. Laporan Freedom in the World yang dirilis Freedom House tahun 2023 mencatat penurunan skor kebebasan sipil di lebih dari 35 negara. Tren ini menunjukkan praktik otoritarianisme masih berulang dalam bentuk baru. Media dibungkam, oposisi dilemahkan, dan hukum digunakan sebagai alat politik. Situasi semacam ini memberi alasan mengapa pemikiran Camus tidak pernah usang. Perlawanan tetap menjadi panggilan moral di mana pun keadilan dipelintir.
Konteks Indonesia terkini juga menunjukkan relevansi gagasan Camus. Sejak 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa merebak di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar. Laporan KontraS mencatat lebih dari 400 orang ditangkap selama dua minggu, termasuk mahasiswa, aktivis, hingga jurnalis yang melaporkan tindakan aparat. Amnesty International melaporkan penggunaan gas air mata di dekat kampus dan bentrokan yang menyebabkan belasan orang luka-luka. Media nasional juga memberitakan adanya korban jiwa dalam beberapa aksi protes. Kejadian ini terjadi di tengah kebijakan kontroversial pemerintah yang dianggap melemahkan perlindungan sipil dan menambah ketidakadilan sosial. Pakar hukum tata negara, Dr. Bivitri Susanti, menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kebebasan sipil menandakan bahwa negara sedang kehilangan pijakan legitimasi moral (wawancara Kompas, 5 September 2025).
Situasi ini menegaskan apa yang selalu diingatkan Camus. Ketika pemerintah lebih fokus mempertahankan kekuasaan daripada mendengar rakyat, publik dipaksa memilih antara tunduk atau melawan. Perlawanan tidak selalu dalam bentuk senjata, tetapi bisa muncul sebagai aksi sipil, tulisan kritis, atau solidaritas sosial yang menolak represi. Dari perspektif sejarah, tradisi protes di Indonesia muncul ketika negara gagal menjalankan fungsi dasarnya. Reformasi 1998 dan gelombang protes 2019 menjadi contoh bahwa diam berarti membiarkan kebohongan menjadi hukum. Korelasi gagasan Camus dengan kondisi Indonesia terlihat jelas. Rakyat tidak rela martabatnya dipermainkan, sementara kekuasaan semakin kehilangan legitimasi moral. Perlawanan menjadi keniscayaan moral yang muncul dari keteguhan untuk tidak tunduk.
Apa yang ditawarkan Camus melalui Resistance Rebellion and Death bukan doktrin politik kaku. Ia lebih seperti undangan untuk menjaga kemanusiaan agar tidak hilang di tengah teror dan ketakutan. Setiap kebohongan yang dibiarkan tanpa bantahan tumbuh menjadi struktur lebih kuat daripada kekuasaan itu sendiri. Perlawanan adalah satu-satunya cara manusia mempertahankan martabatnya. Membaca Camus hari ini menjadi alarm moral. Dunia modern berbeda dari Eropa 1940an, tetapi pola penindasan tidak pernah benar-benar hilang. Bentuknya yang berubah membuat pemikiran Camus tetap relevan. Ketika algoritma media sosial digunakan untuk membungkam wacana kritis, hukum dipelintir demi kepentingan politik, atau rasa aman dijual dengan harga kebebasan sipil, di situlah relevansi Camus muncul kembali.
Tidak ada jaminan bahwa perlawanan akan selalu berhasil membawa kemenangan. Camus tahu banyak perlawanan berakhir tragis. Tetapi bagi dia, kemenangan bukan ukuran utama. Yang penting adalah manusia masih berani mengatakan tidak kepada kebohongan. Itulah inti martabat. Selama keberanian itu ada, kemanusiaan tidak akan sepenuhnya dikalahkan. Pertanyaan Camus tetap menggema hari ini. Sejauh mana manusia mau menjaga martabatnya ketika berhadapan dengan kekuasaan yang menindas. Jawaban itu tidak bisa ditentukan oleh teori atau strategi politik. Jawaban itu lahir dari keputusan setiap individu untuk menolak tunduk dan memilih perlawanan. Dalam absurditas dunia inilah perlawanan menjadi bukti paling konkret bahwa manusia masih hidup sebagai makhluk bermartabat.
Ditulis oleh : D. Deissya Ayu F.
